Pengumuman Teknis

Pemanggilan Peserta Pelatihan Singkat Prinsip dan Kerangka Hukum dalam Penanganan dan Pengambilan Putusan Yudisial Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer

 

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan akan menyelenggarakan:

📌 Pelatihan Singkat Prinsip dan Kerangka Hukum dalam Penanganan dan Pengambilan Putusan Yudisial Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer

Peserta 29 orang
Metode Blended Learning
Tahap I 29 Juni - 1 Juli 2026 (E-Learning)
Tahap II 5 - 9 Juli 2026 (Klasikal)
Lokasi Denpasar, Bali

📚 Materi Utama

  • Kepemimpinan Yudisial
  • Isu Strategis dan Tantangan Kontemporer
  • Kedudukan dan Peran Strategis Pengadilan Militer Tingkat Banding
  • Prinsip-Prinsip Fundamental Peradilan dalam Konteks Militer
  • Kerangka Hukum Penanganan Perkara di Tingkat Banding
  • Teknik dan Etika Pengambilan Putusan Yudisial Tingkat Banding
📄 Dokumen Pelatihan
Surat pemanggilan peserta, daftar peserta, dan jadwal kegiatan dapat diakses melalui tautan di bawah ini.

Pemanggilan Peserta Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia

 

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan akan menyelenggarakan:

📌 Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia

Peserta 637 orang
Metode Blended Learning
Tahap I 22 - 26 Juni 2026 (E-Learning)
Tahap II 29 Juni - 11 Juli 2026 (Klasikal)
Lokasi Pusdiklat Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor

📚 Materi Utama

  • Kode Etik Hakim (Kekhususan Hakim Niaga)
  • Prinsip dan Norma dalam (Kepailitan dan PKPU)
  • Hukum Perdata (Jaminan, Hukum Kebendaan, Perikatan dan Hukum Ekonomi)
  • Badan Hukum
  • PKPU
  • Cross Border Insolvensi
  • Hukum Acara Mengadili Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU
  • Tugas dan Fungsi Hakim Pengawas dalam Kepailitan dan PKPU
  • Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit
  • Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit
  • PERMA 4/2025 tentang OJK
  • PERMA 1/2026 tentang LPS
📄 Dokumen Pelatihan
Surat pemanggilan peserta, daftar peserta, dan jadwal kegiatan dapat diakses melalui tautan di bawah ini.

Pemanggilan Peserta Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar

 

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan akan menyelenggarakan:

📌  Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata Bagi Hakim dan Panitera Tingkat Pertama Peradilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Peserta 637 orang
Metode Blended Learning
Tahap I 24 - 26 Juni 2026 (E-Learning)
Tahap II 29 Juni - 03 Juli 2026 (Klasikal)
Lokasi Makassar, Sulawesi Selatan

📚 Materi Utama

  • Kapita Selekta Permasalahan Eksekusi
  • Pengertian, Asas dan Sumber Hukum Eksekusi
  • Prosedur Awal Pelaksanaan Eksekusi (Administrasi, Resume Perkara, Aanmaning, Biaya)
  • Eksekusi Riil
  • Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang dan Eksekusi Melakukan Perbuatan Tertentu
  • Eksekusi Jaminan (Hak Tanggungan, Fidusia, Hipotek, dan Gadai)
  • Sita Eksekusi dan Lelang Eksekusi (Penjualan Lelang)
  • Penundaan Eksekusi dan Eksekusi Non Eksekutabel
📄 Dokumen Pelatihan
Surat pemanggilan peserta, daftar peserta, dan jadwal kegiatan dapat diakses melalui tautan di bawah ini.

Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP bagi Hakim Peradilan Umum dan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Gelombang 4

 

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan akan menyelenggarakan:

📌 Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP bagi Hakim Peradilan Umum dan Hakim Mahkamah Syariah Aceh Gelombang 4

Peserta 637 orang
Metode Kelas Daring
Tahap I 22 - 26 Juni 2026 (E-Learning)
Tahap II 29 Juni - 3 Juli 2026 (Kelas Daring)
Lokasi Zoom Meetings

📚 Materi Utama

  • Pertimbangan Putusan Hakim (Menurut KUHP UU No.1 Th 2023 jo. UU No. 1 Th 2026)
  • Tindak Pidana Baru dan Tindak Pidana Khusus (Menurut KUHP UU No.1 Th 2023 dan UU No. 1 Th 2026)
  • Penyesuaian Pidana
  • Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
  • Kebaruan KUHAP Tahun 2025
  • Upaya Paksa Dan Fungsi Pengawasan Peradilan (Judicial Scrutiny)
  • Hak Tersangka Dan Terdakwa, Hak Saksi, Korban, Penyandang Disabilitas, Perempuan, Dan Orang Lanjut Usia
  • Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tk. Pertama dan Acara Biasa, Singkat, Cepat dan Persidangan Tertentu
  • Pembuktian
  • Putusan (Pasal 250 s.d 254 KUHAP) dan Upaya Hukum
📄 Dokumen Pelatihan
Surat pemanggilan peserta, daftar peserta, dan jadwal kegiatan dapat diakses melalui tautan di bawah ini.

Pemanggilan Peserta Pelatihan Singkat Penguatan Kapasitas Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Kerangka Integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung

 

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan akan menyelenggarakan:

Metode
Blended Learning
E-Learning
24–26 Juni 2026
Klasikal
29 Juni–3 Juli 2026
Peserta
32 Orang

Tentang Pelatihan

Pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memahami isu strategis terkait integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek filosofis, teknis, administratif, dan hukum acara dalam penyelesaian sengketa pajak.

Mengapa ini penting?
Penguatan kapasitas hakim dalam bidang peradilan pajak menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan peradilan yang profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Materi Utama

  1. Landasan Filosofis Penyatuan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.
  2. Kepemimpinan dan Manajemen Teknis Peradilan.
  3. Praktik Administrasi Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Sengketa Pajak.
  4. Hukum Acara Peradilan Pajak dan Perbandingannya dengan PTUN.
  5. Simulasi dan Analisis Kasus Sengketa Pajak melalui Mock Trial dan Case-Based Learning.

Informasi Kegiatan

Nama Kegiatan Pelatihan Singkat Penguatan Kapasitas Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Kerangka Integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung
Tahap I Belajar Mandiri melalui E-Learning, 24 s.d. 26 Juni 2026
Tahap II Pembelajaran Klasikal, 29 Juni s.d. 3 Juli 2026
Lokasi Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Sulawesi Utara
Jumlah Peserta 32 orang peserta dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak

Ketentuan Peserta

Peserta yang namanya tercantum dalam surat pemanggilan agar segera melakukan registrasi melalui aplikasi LASKAR serta mempersiapkan dokumen administrasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan panitia.

Dokumen Pemanggilan
Surat pemanggilan, daftar peserta, dan jadwal kegiatan dapat diunduh melalui lampiran yang tersedia pada halaman ini.

📄 Dokumen Pemanggilan Peserta

Surat Pemanggilan, Daftar Peserta, dan Jadwal Pelatihan dapat diakses melalui tautan berikut.

📥 Surat Pemanggilan - 10 Juni 2026

More Articles ...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

    • Contact Us

    The Judicial Policy Strategy Education and Training Agency
    The Supreme Court of The Republic of Indonesia

    Office: Jl. South Cikopo Sukamaju Village, Kec. Megamendung
    Bogor, West Java 16770

    Phone: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
    Fax: (0251) 8249522, 8249539
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Profile

    Vision dan Missions

    Main Duties and Functions

    Organizational Structure of The Judicial Policy Strategy Education and Training Agency

    Facilities and Infrastructure

    Secretariat

    Mahkamah Agung

    Badan Urusan Administrasi

    Badan Pengawasan

    Badan Peradilan Umum

    Badan Peradilan Agama

    Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

    Hak Cipta © 2019 Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI.
    All Rights Reserved