Bogor — Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum serta Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah bagi Hakim Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2026.

Pembukaan pelatihan diawali dengan sambutan Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme hakim dalam merespons dinamika hukum yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil menyampaikan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan wujud kesadaran negara dalam melindungi harkat dan martabat anak sebagai generasi penerus bangsa. Indonesia, sebagai negara pihak pada Konvensi Hak-Hak Anak, memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Ia menjelaskan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak perubahan mendasar dari pendekatan retributive justice menuju restorative justice, dengan menekankan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, kepentingan terbaik bagi anak, serta pembatasan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (last resort).

Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam praktiknya, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melibatkan tiga tahapan penting, yakni pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan seluruh komponen sistem peradilan pidana anak, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kesamaan pemahaman agar tercipta kepastian dan kualitas penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain SPPA, Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil juga menyoroti pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, baik di sektor perbankan, asuransi, pasar modal, hingga ekonomi digital berbasis syariah. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kompleksitas perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, yang menegaskan bahwa perkara ekonomi syariah hanya dapat diperiksa dan diadili oleh hakim peradilan agama yang telah bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara ekonomi syariah, menjamin kualitas putusan yang adil dan sesuai prinsip syariah, membangun standar kompetensi profesional hakim, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan ekonomi syariah.

Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil berharap para peserta dapat memanfaatkan waktu pelatihan yang terbatas secara optimal dengan aktif berdiskusi dan menggali pengalaman para narasumber. Ia juga mengharapkan para narasumber dapat memberikan ilmu dan pengalaman terbaiknya guna mendukung pelaksanaan tugas para hakim di masa mendatang.

Mengakhiri sambutannya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI secara resmi membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Tahun Anggaran 2026.

Megamendung, Bogor – Badan Strategi dan Kebijakan Diklat dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Penutupan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Angkatan XXVII, pada Sabtu, 13 Desember 2025, bertempat di Kampus BSDK Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor.

Kegiatan penutupan tersebut menjadi puncak dari rangkaian pelatihan yang telah berlangsung melalui tahapan panjang, intensif, dan berlapis, serta dirancang sebagai instrumen strategis Mahkamah Agung dalam memperkuat kualitas dan integritas hakim tindak pidana korupsi.

Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan XXVII diikuti oleh 79 orang peserta, yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia. Selama pelatihan, para peserta dibekali penguatan kompetensi teknis yudisial, pemahaman kebijakan pemidanaan, serta internalisasi nilai integritas dan etika kehakiman, guna membangun kesadaran utuh mengenai kedudukan hakim tipikor sebagai penjaga keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.

Seluruh peserta dinyatakan lulus, sebagai refleksi dari konsistensi, kedisiplinan, dan komitmen dalam mengikuti setiap tahapan pelatihan. Selain itu, melalui mekanisme penilaian yang objektif, komprehensif, dan terukur sejak awal hingga akhir kegiatan, pelatihan ini juga menetapkan lima Hakim Ad Hoc terbaik dan sepuluh Hakim Karier terbaik, berdasarkan indikator akademik, teknis, serta sikap profesional selama proses pembelajaran berlangsung.

Rangkaian acara penutupan diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan pelatihan yang disampaikan secara langsung oleh Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. Laporan tersebut memuat gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pelatihan, capaian peserta, serta mekanisme evaluasi yang digunakan selama kegiatan berlangsung.

Selanjutnya, acara ditutup secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., yang sekaligus menyampaikan arahan strategis kepada para peserta. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa menjadi hakim tindak pidana korupsi bukanlah persoalan prestise, melainkan amanah besar yang menuntut integritas, kejernihan berpikir, dan keberanian menjaga independensi.

Ketua Mahkamah Agung juga menekankan bahwa keadilan tidak diukur dari banyaknya putusan bersalah, tetapi dari ketepatan hakim dalam menilai pembuktian, menjaga proporsionalitas pemidanaan, serta membangun konsistensi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etik. Sertifikat yang diterima hari ini, menurut beliau, bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar di ruang sidang dan di hadapan publik.

Acara penutupan ini turut dihadiri oleh para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta para narasumber pelatihan yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan keahlian selama rangkaian kegiatan berlangsung. Kehadiran para pimpinan dan narasumber tersebut menjadi wujud dukungan institusional terhadap penguatan kualitas hakim tipikor.

Melalui pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan XXVII ini, BSDK Mahkamah Agung RI terus menegaskan perannya sebagai pusat pengembangan kompetensi aparatur peradilan yang berbasis kebutuhan strategis lembaga, adaptif terhadap dinamika hukum, dan berorientasi pada peningkatan kualitas putusan serta penguatan kepercayaan publik.

Diharapkan, para lulusan pelatihan mampu mengimplementasikan seluruh pengetahuan, keterampilan, dan nilai integritas yang telah diperoleh dalam pelaksanaan tugas di satuan kerja masing-masing, serta menjadi teladan dalam mewujudkan peradilan yang bersih, profesional, dan bermartabat.

 

 

 

 

Rapat evaluasi kurikulum serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat Teknis Badan Strajak Diklat Kumdil (BSDK) MA RI resmi dibuka pada sore hari, 4 Oktober 2025, oleh Kepala BSDK MA RI, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Syamsul menyampaikan kepada jajaran Pusdiklat Teknis BSDK MA agar tidak pernah berpuas diri atas kerja selama satu tahun ini. Hingga bulan November 2025, Pusdiklat Teknis telah melaksanakan berbagai Pelatihan Teknis Yudisial, Pelatihan Sertifikasi, dan Pelatihan Singkat Kerja Sama. Bahkan, pada bulan Juni 2025, telah dituntaskan pelaksanaan Diklat Calon Hakim (PPCH) Terpadu 2024/2025, yang menghantarkan para calon hakim hingga wisuda dan pengukuhan di hadapan Presiden RI dan Ketua MA RI di Gedung Balairung Room MA.

“Itulah sejarah pertama pendidikan calon hakim yang paripurna hingga tuntas diwisuda di hadapan Kepala Negara dan Ketua MA. Saat ini, sebanyak 1.451 calon hakim itu telah dilantik menjadi hakim di seluruh Indonesia. Semoga mereka istiqamah dalam menegakkan hukum dan kebenaran demi kemanusiaan dan keadilan, guna terwujudnya peradilan yang agung,” ucap Syamsul, yang juga Plt. Kapusdiklat Teknis BSDK MA.

Syamsul juga mengevaluasi bahwa pada tahun 2025, pelaksanaan diklat tidak dapat berjalan maksimal secara luring (offline) karena adanya pembatasan dan pemblokiran pada anggaran perjalanan dinas (perjadin). Akibatnya, peserta dari seluruh Indonesia tidak dapat dipanggil ke BSDK Mega Mendung, Ciawi, Bogor. Oleh karena itu, beberapa diklat dilaksanakan secara daring (online).

Pusdiklat Teknis Peradilan BSDK MA tetap berupaya melaksanakan diklat baik secara luring maupun daring dengan mutu pelaksanaan maksimal, terutama dari aspek tema, isu, narasumber, dan proses pelaksanaan.

“Alhamdulillah, blessing in disguise, meski ada blokir perjadin, pelaksanaan diklat tetap dapat berjalan secara online, bahkan meningkatkan jumlah kepesertaan. Target capaian pun meningkat hingga 200%,” ungkap Syamsul penuh syukur.

Proyeksi ke depan, Syamsul menyampaikan bahwa hingga November–Desember akan dituntaskan pelaksanaan Diklat Sertifikasi Niaga Gelombang 1 dan 2, Diklat Sertifikasi Lingkungan Gelombang 2, Diklat Sertifikasi Hakim Tipikor, Pelatihan Teknis Yudisial Pembaruan Hukum Pidana Gelombang 5, serta Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Keadilan Gelombang 1 dan 2, dan Pelatihan Singkat HKI di Pekanbaru.

Pada akhir bulan ini, Pusdiklat Teknis juga akan mempersiapkan pembaruan kurikulum Calon Hakim Tahun 2026. Rencananya, rekrutmen calon hakim akhir tahun ini akan diambil dari APP/Klerk, yang sebagian telah bertugas sebagai panitera pengganti. Dengan demikian, kurikulum baru akan mengurangi materi magang di bidang kepaniteraan, namun menambah materi penguatan kapasitas bagi calon hakim. Pelaksanaan diklat PPCH 2026/2027 direncanakan berlangsung selama satu tahun.

“BSDK menunggu petunjuk dan arahan pimpinan MA serta hasil rekrutmen dari Tim Kesekretariatan MA. Jika tidak ada halangan, diperkirakan pada triwulan pertama Tahun 2026, BSDK kembali bekerja dengan kesungguhan melaksanakan Diklat PPCH 2026/2027. BSDK, bersiaplah untuk laksanakan Diklat Cakim Tahun 2026,” ujar Syamsul, pecinta lari gunung ini.

Sementara itu, Sidemen Putera, Kabid Program dan Evaluasi, dalam rapat evaluasi dan proyeksi tersebut menyampaikan bahwa tugas terberat bagi Pusdiklat Teknis ke depan adalah memastikan tetap menghadirkan narasumber yang inspiratif dan progresif, serta memastikan kurikulum pelatihan detail merangkum berbagai tema dan isu menarik serta penting.

“Jika perintah untuk melaksanakan Diklat Cakim 2026 datang, maka tugas berat bagi Pusdiklat Teknis adalah mampu melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pelatihan tahun 2026 secara profesional,” ujar Bli Putera, panggilan akrab pria asli Bali ini.

Megamendung, 27 Oktober 2025 - Pada akhir Oktober 2025, Pusdiklat Teknis Peradilan Kembali menyelenggarakan Diklat Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kekayaan Intelektual. Diklat ini merupakan lanjutan dari Diklat Niaga sesi I bidang Kepailitian. Acara dibuka langsung oleh Kepala BSDK, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Koordinator Hakim Yustisial Peradilan Umum, Dr. Zulfahmi, S.H., MH., sertta dihadiri oleh Hakim Yustisial dan Pejabat Struktural Pusdiklat Tenis Peradilan dan JICA Expert-Jepang, Mr. Mr. Yusuke Shima.

Dalam kata sambutannya, Kepala BSDK antara lain menyampaikan, permasalahan HKI saat ini menjadi perhatian banyak negara, Jepang salah satunya sangat gencar memberikan perlindungan HKI. Perlindungan tersebut memberikan korelasi positif dalam Upaya untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan pengembangan industri negaranya.

Hakim Niaga diharapkan mampu menguasai HKI yang banyak aspeknya, mulai dari paten, merek dan indikasi geografis, Hak cipta dan hak-hak yang terkait, desan industri, varitas tanaman, rahasia dagang, hingga desain tata letak sirkuit terpadu. Hakim juga harus mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat yang sangat dinamis. Pada era Revolusi Industri 5.0 (Industri 5.0) dimana industrialisasi baru mengalami perubahan sangat cepat yang menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan robotika, perlindungan HKI harus menjadi perhatian Bersama. “Dengan perkembangan yang demikian pesat, Hakim harus melampuai hukum yang dituliskan, karena hakikatnya hukum yang tidak tertulis Adalah hukum tertulis yang belum dituliskan, ius konstituendum, Hakim harus berpihak pada keadilan, moralitas, dan kepantasan”, demikian Kepala BSDK memberikan penegasan.

Sementara itu, Koordinator Hakim Yustisial, Dr. Zulfahmi, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Diklat Sertifikasi Hakim Niaga bidang HKI akan dilaksanakan selama 2 minggu, dari tanggal 27 Oktober 2025 s/d 7 Nopember 2025, diikuti oleh 41 orang peserta, di mana 40 Peserta adalah lanjutan dari Diklat Niaga sesi Kepailitan sebelumnya dan 1 peserta lagi adalah peserta tahun lalu yang sakit sehingga belum bisa mengikuti Diklat Niaga untuk sesi HKI. Pada Diklat kali ini, beberapa Hakim Agung berkenan memberikan materi, antara lain, YM Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan YM. Agus Subroto, S.H., M.Hum., M.Kn. Beberapa praktisi dan guru besar di bidang HKI juga akan memberikan pengayaan kepada peserta, sehingga ini akan menjadi nilai lebih bagi para Peserta nantinya ketika melaksanakan tugas di Satkernya masing-masing.

Depok, 13 Oktober 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSK Diklat Kumdil MA RI) secara resmi membuka Pelatihan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang diselenggarakan di Gedung APU PPT PPATK, Depok.

Acara pembukaan pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penjamin Mutu dan Publikasi Pelatihan APU PPT PPATK, Bapak Rahmat Kurniawan, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan kapasitas hakim dalam menghadapi dinamika kejahatan keuangan yang semakin kompleks. Menurutnya, upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya menuntut ketelitian dalam aspek pembuktian, tetapi juga pemahaman menyeluruh terhadap pola transaksi keuangan yang mencurigakan dan lintas sektor.

“PPATK berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya para hakim, agar penanganan perkara pencucian uang dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Pelatihan ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara lembaga peradilan, PPATK, dan Mahkamah Agung RI dalam memperkuat integritas sistem keuangan nasional,” ujar Rahmat Kurniawan dalam sambutannya.

Pelatihan ini diikuti oleh para hakim dari berbagai wilayah pengadilan di Indonesia, dengan dukungan narasumber dari PPATK, Akademisi, Unsur MAHKAMAH Agung. Materi pelatihan mencakup antara lain strategi penelusuran aset hasil kejahatan, teknik pembuktian tindak pidana pencucian uang, serta penerapan prinsip follow the money dan follow the asset dalam proses pemeriksaan perkara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kerja sama berkelanjutan antara PPATK dan Mahkamah Agung RI dalam memperkuat kapasitas peradilan di bidang kejahatan keuangan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teknis, tetapi juga memperkuat nilai integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas yudisial.

Acara pembukaan berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan sesi foto bersama antara peserta, panitia, dan pejabat PPATK. Pelatihan dijadwalkan berlangsung selama 5 (lima) hari dengan metode pembelajaran interaktif, studi kasus, dan diskusi tematik yang berorientasi pada praktik peradilan.