Pengumuman Lelang Non Eksekusi Wajib BMN

Bogor, bldk.mahkamahagung.go.id - Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Bogor akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin, berikut jadwal terlampir :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Januari 2026
Batas Akhir Penawaran  : 11.15 waktu server (sesuai WIB)
Alamat Domain : https://lelang.go.id/
Tempat Lelang : KPKNL Bogor, Jl. Veteran No. 45 Kota Bogor
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya, Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang Non Eksekusi Wajib BMN

Bogor, bldk.mahkamahagung.go.id - Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Bogor akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa bongkaran hasil renovasi, berikut jadwal terlampir :

Hari : Senin
Tanggal : 19 Januari 2026
Batas Akhir Penawaran  : 10.00 waktu server (sesuai WIB)
Alamat Domain : https://lelang.go.id/
Tempat Lelang : KPKNL Bogor, Jl. Veteran No. 45 Kota Bogor
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya, Pengumuman Lelang

YM Dr. Dwiarso Budi resmi menjadi WKMA Non Yudisial [Dari Hakim Perkara Ahok hingga Kabawas kini salah satu Pimpinan MA]

Jakarta – Dalam sebuah upacara yang khidmat di Istana Negara, Senin (10/11/2025), lintasan panjang karier Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. mencapai sebuah milestone baru. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para petinggi negara, Hakim Agung yang dikenal rendah hati namun teguh ini mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non-Yudisial.

Pengangkatan ini bukan sekadar rotasi birokrasi, melainkan penempatan orang yang tepat di puncak tonggak strategis peradilan. Bidang Non Yudisial, yang membawahi aspek vital seperti pengawasan, sumber daya manusia, pendidikan, dan teknologi peradilan, membutuhkan pemimpin yang tidak hanya paham seluk-beluk persidangan, tetapi juga memiliki visi besar untuk membenahi "dapur" peradilan.

Dan Dr. Dwiarso adalah pilihan yang sulit disanggah. Jejak langkahnya bagaikan peta lengkap perjalanan seorang abdi hukum. Dimulai dari bangku Calon Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada 1988, ia membangun fondasinya dengan merasakan denyut nadi peradilan di tingkat paling dasar. Dari sana, kariernya berliku layaknya seorang pengembara hukum sejati: menjadi hakim di berbagai kota, mulai dari Sungguminasa, Jakarta Pusat, hingga akhirnya memimpin sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Kraksaan, Depok, Semarang, dan Jakarta Utara.

Setiap perpindahan bukan hanya perubahan alamat dinas, melainkan pengayaan perspektif tentang kompleksitas hukum dan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Babak penting dalam perjalanannya adalah ketika ia memasuki ekosistem pengawasan. Menjadi Hakim Tinggi, Inspektur, sebagai Kepala Badan Pengawasan MA, hingga puncaknya menjadi Ketua Kamar Pengawasan MA, memberikannya pisau analisis yang tajam untuk mendiagnosis problem-problem kelembagaan di tubuh peradilan. Pengalaman inilah yang menjadi modal berharga bagi tugas barunya sekarang, di mana ia akan bertanggung jawab memastikan seluruh aspek non-yudisial di MA dan badan peradilan di bawahnya berjalan dengan integritas, akuntabilitas, dan kinerja yang prima.

Dengan dilantiknya Dr. Dwiarso, yang menggantikan posisi Suharto yang kini menjadi Wakil Ketua Bidang Yudisial, MA seakan menyempurnakan formasi kepemimpinannya. Duet Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Non Yudisial ini diharapkan dapat bekerja sinergis, bagai dua sisi mata uang yang sama-sama penting untuk mewujudkan peradilan yang tidak hanya cepat dan tepat dalam memutus perkara (yudisial), tetapi juga kuat, bersih, dan modern dalam tata kelola internalnya (non-yudisial).

Pelantikan di hari yang sama dengan peringatan Hari Pahlawan ini terasa simbolis. Seperti para pahlawan yang membangun fondasi negara, Dr. Dwiarso kini memikul tugas mulia untuk memperkuat fondasi peradilan Indonesia, memastikan lembaga terakhir penegak keadilan ini bisa menjadi benteng yang kokoh dan dipercaya rakyat. Perjalanan panjangnya dari meja pengadilan negeri hingga ke istana telah membuktikan dedikasinya. Kini, tantangan yang lebih besar telah menanti

 

Di Bawah Langit November yang Cerah, Kami Mengenang Para Pahlawan dengan Hening dan Janji

Bogor, 10 November 2025 – Matahari pagi yang cerah menyinari Lapangan Upacara Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Megamendung, Bogor, seakan turut memuliakan sebuah pagi yang bersejarah. Pada pukul 08.00 WIB yang tepat, di hari Senin yang tenang itu, denyut nadi bangsa sejenak diselaraskan oleh irama langkah tegap dan hormat, dalam sebuah prosesi sakral: Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2025.

Di bawah bendera Merah Putih yang sudah berkibar, Peserta Upacara berbaris dari unsur Pejabat Struktural, Hakim, TNI, PNS, dan PPPK telah bersiap dengan khidmat. Pakaian seragam Korpri, PSL, dan PDU I terlihat rapi, mencerminkan keseriusan menghormati sebuah warisan yang tak ternilai. Suara Komandan Upacara, Mayor Laut Junaidi, memecah kesunyian, memimpin jalannya upacara dengan presisi dan wibawa.

Filsafat kesadaran kolektif hadir dalam setiap gerak. Ini bukan sekadar rutinitas protokoler, melainkan sebuah teatrikal publik di mana setiap peserta, sejenak, melebur menjadi satu entitas: Bangsa Indonesia yang merdeka, berdiri di atas pundak para pendahulunya.

Puncak dari kesadaran itu tiba pada pukul 08.15 WIB. Saat bunyi sirine melengking memekakkan kesunyian, seluruh lapangan—dipimpin oleh Inspektur Upacara, Andi Akram, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan—terjun ke dalam 60 detik hening yang paling bermakna. Dalam keheningan itu, waktu seolah merapat. Jiwa-jiwa yang hadir diajak berdialog dengan para pahlawan yang gugur. Apa arti pengorbanan mereka di tengah hiruk-pikuk zaman now? Di sinilah upacara berubah dari seremoni menjadi ruang refleksi publik.

Hening cipta bukan sekadar diam. Ia adalah ruang kosong yang kita ciptakan agar suara para pahlawan dari masa lalu dapat bergema di hati kita di masa kini, terasa begitu nyata dalam diam yang bersahaja.

Prosesi kemudian berlanjut dengan pembacaan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, diikuti pesan-pesan pahlawan yang dibacakan. Setiap kata yang dibacakan adalah jembatan yang menghubungkan semangat 1945 dengan tantangan 2025.

Amanat Menteri Sosial RI, yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, menyentuh relung terdalam. Ia bukan sekadar pidato, melainkan narasi publik yang mengajak setiap insan untuk merenung.

"Para Pahlawan mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit," bunyi salah satu petikannya, mengingatkan bahwa kemerdekaan adalah buah dari "kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan kejiwaan." Dalam konteks kekinian, pesan ini menjadi relevan: perjuangan kini berganti bentuk, dari bambu runcing menjadi ketajaman pikiran, dari medan tempur menjadi meja kerja dan ruang kelas. Namun, esensinya tetap sama: mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Upacara ditutup dengan laporan komandan dan penghormatan terakhir kepada Inspektur Upacara. Prosesi selesai pukul 09.00 WIB, namun maknanya baru saja ditabur.

Di bawah langit Bogor yang masih cerah, para peserta upacara bubar. Mereka kembali ke tugas masing-masing, membawa serta sebuah pertanyaan filosofis yang menggantung: Sudah sejauh mana kita, sebagai generasi penerus, menjadikan setiap langkah kita sebagai bagian dari "pengabdian" yang tulus, sebagaimana dicontohkan para pahlawan?

Upacara ini bukanlah titik akhir. Ia adalah pengingat publik bahwa menjadi pahlawan bukanlah soal gelar, melainkan tentang seberapa besar dampak yang kita tinggalkan untuk negeri. Seperti gaung dari amanat Menteri Sosial yang terus bergema: "Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan."

Hari Pahlawan 2025 mungkin telah usai, tapi semangatnya baru saja dinyalakan kembali. Dan tugas kitalah untuk menjaganya agar tak pernah padam.

 

Kontributor: Hen-Set.

 

Ridwan Aziz Dilantik Gantikan Suwaryo, Pimpin Subbagian Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dengan Semangat Baru

Bogor, bsdk.mahkamahagung.go.id – Di bawah langit Megamendung yang menyiratkan makna kedalaman dan kejernihan, prosesi pelantikan M. Ridwan Aziz sebagai Kepala Sub Bidang Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis Peradilan berlangsung khidmat. Acara yang digelar di Gedung Auditorium Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI, Kamis (6/11/2025) ini bukan sekadar peralihan jabatan, melainkan sebuah perenungan tentang estafet kepemimpinan dalam roda zaman yang terus berputar.

Ridwan Aziz resmi menggantikan Suwaryo yang telah purnabakti. Selama masa jabatannya, Suwaryo meninggalkan warisan berharga dalam dokumentasi kegiatan Pusdiklat Teknis Peradilan. Seperti filsuf yang meninggalkan jejak pemikiran bagi generasi penerus, Suwaryo telah membangun tradisi dokumentasi yang hidup melalui foto, video, dan narasi berita berkualitas yang aktif dipublikasikan di media sosial. Karyanya menjadi semacam "dialog dengan waktu" - mengabadikan momen sekaligus membangun jembatan komunikasi antara institusi dan masyarakat.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Syamsul Arief. Dalam sambutannya yang penuh makna, Syamsul menyampaikan reflepsi filosofis tentang hakikat pengabdian.

"Dalam tradisi pemikiran Timur kita, mengabdi pada negara adalah realisasi dari dharma - kewajiban suci yang harus dijalankan dengan tindakan kerja nyata, bukan sekadar wacana dalam kata. Seperti air yang mengalir memberikan kehidupan, pengabdian sejati haruslah membawa kemanfaatan yang konkret bagi institusi dan masyarakat," tegas Syamsul di hadapan para undangan.

Pesan tersebut menyentuh hakikat eksistensi dalam birokrasi - bahwa setiap jabatan adalah amanah yang meminta pertanggungjawaban tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara moral. Ridwan kini berdiri di pundak raksasa, meneruskan warisan pendahulunya sambil menulis babak baru dalam lembaran sejarah institusi.

Seperti konsep "samsara" dalam peradilan - di mana regenerasi kepemimpinan adalah keniscayaan, Ridwan ditantang untuk tidak hanya melanjutkan, tetapi juga mentransendensi karya pendahulunya. Ia diharapkan dapat membawa terobosan baru dalam pengelolaan fasilitas diklat, sambil menjaga ruh dokumentasi yang telah menjadi jiwa dari unit tersebut.

Acara yang berlangsung mulai pukul 08.30 WIB ini dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural, hakim yustisial, dan pejabat fungsional, mencerminkan dukungan kolektif terhadap kepemimpinan baru. Dalam keheningan ruang auditorium, terasa jelas getaran makna tentang siklus kepemimpinan - bahwa setiap akhir adalah awal baru, dan setiap perpisahan membawa harapan akan kelahiran.

Dengan dilantiknya Ridwan Aziz, ia bukan hanya mewarisi jabatan, tetapi juga mewarisi semangat untuk terus berkontribusi dalam membangun peradilan yang lebih baik. Sebuah perjalanan baru dimulai, mengukir makna dalam lembaran sejarah birokrasi yang senantiasa ber evolusi menuju kesempurnaan.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Hubungi Kami

    Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
    Mahkamah Agung RI

    Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
    Bogor, Jawa Barat 16770

    Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
    Faks: (0251) 8249522, 8249539
    HP Whatsapp: 082114824160 (Pusdiklat Menpim)

    Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.